Indonesian Law | Hukum Indonesia - Blog: June 2014

Friday, June 6, 2014

Masa Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), khususnya Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Perlu diingat bahwa dalam masa penahanan tersebut, tersangka atau terdakwa masih belum dijatuhi suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Contoh: terdakwa dijatuhi putusan pidana xx tahun di Pengadilan Negeri namun terdakwa tersebut banding, maka masa penahanan selanjutnya akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi).

Pasal 20 KUHAP membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) berdasarkan kepentingannya yaitu:
  1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan; 
  2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
  3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. 
Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, memiliki rincian sebagai berikut:

DALAM TAHAP PENYIDIKAN: 
  1. 20 hari masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah penyidik. 
  2. 40 hari masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah penyidik namun perpanjangan harus diberikan oleh jaksa penuntut umum. 
  3. 30 hari masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah penyidik namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat: a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
  4. 30 hari masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah penyidik namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat: a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
DALAM TAHAP PENUNTUTAN: 
  1. 20 hari masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum. 
  2. 30 hari masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri. 
  3. 30 hari masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat: a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
  4. 30 hari masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah jaksa penuntut umum namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri, dengan syarat: a) tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI: 
  1. 30 hari masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri. 
  2. 60 hari masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan negeri. 
  3. 30 hari masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan tinggi, dengan syarat: a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
  4. 30 hari masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan negeri namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan tinggi, dengan syarat: a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TINGGI: 
  1. 30 hari masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi. 
  2. 60 hari masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua pengadilan tinggi. 
  3. 30 hari masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi namun perpanjangan harus diberikan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat: a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
  4. 30 hari masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah hakim pengadilan tinggi namun perpanjangan harus diberikan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat: a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
DALAM TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TINGKAT KASASI (MAHKAMAH AGUNG): 
  1. 50 hari masa penahanan, dan yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung. 
  2. 60 hari masa penahanan perpanjangan pertama, yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua Mahkamah Agung. 
  3. 30 hari masa penahanan perpanjangan kedua, yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua Mahkamah Agung, dengan syarat: a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
  4. 30 hari masa penahanan perpanjangan ketiga, yang berwenang menahan adalah hakim Mahkamah Agung namun perpanjangan harus diberikan oleh ketua Mahkamah Agung, dengan syarat: a) terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat; atau b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. 
Apabila jangka waktu masa penahanan atau perpanjangannya sebagaimana yang disebutkan di atas sudah terlewati, hal tersebut bukan berarti tersangka bebas dari hukum, akan tetapi, tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (proses penyidikan/penuntutan/pemeriksaan di pengadilan akan tetap berlanjut). 

Pada masa penahanan dalam tahap pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, tugas pengamanan dan pengawasan terhadap terdakwa adalah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kejaksaan. 

Apabila telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka status terdakwa akan beralih menjadi narapidana dan narapidana tersebut akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman pidananya dibawah pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.