Indonesian Law | Hukum Indonesia - Blog: July 2012

Tuesday, July 31, 2012

Holding Company Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Holding Company Indonesia
Definisi

Holding company is a company, usually a corporation, which is created to own the stock of other corporations, thereby often controlling the management and policies of all of them.

Holding company means type of business organization that allows a firm (called parent) and its directors to control or influence other firms (called subsidiaries). This arrangement makes venturing outside one’s core industry possible and under certain conditions to benefit from tax consolidation, sharing of operating losses, and ease of divestiture. The legal definition of a holding company varies with the legal system. Some require holding of a majority (80 percent) or the entire (100 percent) voting shares of the subsidiary whereas other require as little as five percent.

Implementasi

Di Indonesia dalam rangka mentaati undang-undang Perseroan Terbatas dan juga memperoleh pengecualian pajak atas dividen maka bentuk holding company yang dikenal sebagai berikut:

Holding Company Indonesia
  
Konsep Holding Company dalam Perseroan Terbatas

Konsep holding company tidak dikenal dalam undang-undang perseroan terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena setiap perusahaan harus mempunyai kegiatan usaha. Beberapa tipe holding company adalah:

a. Tidak mempunyai kegiatan usaha tapi memiliki banyak penyertaan saham pada perusahaan lain.
b. Mempunyai kegiatan usaha dan memiliki banyak penyertaan pada perusahaan lain.

Dimana secara singkat dapat dikatakan bahwa kepemilikan saham bukan berarti sama dengan kegiatan usaha.

Sudut pandang hukum pajak menyatakan bahwa bisa menikmati pengecualian atas “pajak dividen” maka parent company harus memiliki saham sedikitnya 25% pada anak (besaran pajak dividen adalah 15%).

Oleh karena di Indonesia tidak ada/dikenal konsep true holding, maka konsep ini dipakai dengan sangat fleksibel. Yaitu dimana dalam konsep group company masing-masing perseroan akan dan wajib memiliki Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Parenting Company

Parent company dengan anak-anak perusahaannya biasa juga disebut sebagai Group Companies.


Holding Company Indonesia

Setiap perseroan yang didirikan di Indonesia wajib tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas (apabila BUMN juga tunduk kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003).

Organ-organ perseroan adalah:

a. Direksi
Pihak yang berhak melakukan pengurusan perseroan
b. Komisaris
Pihak yang melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan
c. RUPS
Organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

Case study (Holding Company)

Bahwa pada implementasinya, perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan/group company , banyak direksi/komisaris dari induk perusahaan/parent company yang juga menjabat direksi/komisaris dari anak perusahaan.

Perlu diperhatikan bahwa dalam RUPS PT Induk/holding yang disetujui oleh RUPS dan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Direksi/komisaris adalah atas Laporan Keuangan Konsolidasi (pasal 66 s/d pasal 69 UUPT).

Implementasi di BUMN

Implementasinya di BUMN terkait dengan pemilihan direksi/komisaris adalah juga tunduk pada keputusan Menteri No. 104/MBU/2002, mengenai penilaian anggota Direksi dan Peraturan Menteri No. 04/MBU/2009 tentang pengangkatan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dari suatu BUMN.

Pasal 30 Peraturan Menteri No.04 mengatakan sebagai berikut:

1. Anggota direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta.
b. Anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada BUMN.
c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau
e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

2. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota dewan komisaris pada lebih dari 2 (dua) badan usaha milik swasta. 

Dengan demikian maka Direksi BUMN tidak boleh menjadi anggota direksi anak perusahaan. Sebaliknya direksi BUMN boleh menjabat menjadi komisaris anak perusahaan yang dibatasi hanya boleh 2 perusahaan. Hal ini juga dipertegas di dalam pasal 7 Peraturan Menteri No. 3/MBU/2006.

Potensi terjadinya pertentangan juga dapat saja terjadi melalui pasal 24 A, dimana bagi BUMN yang go public (Tbk) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud yaitu ketentuan penilaian dan persetujuan atas calon anggota direksi dan calon komisaris anak perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini cukup dilakukan oleh Komisaris BUMN Terbuka (Tbk) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN. 

by: tnrlawfirm

Friday, July 20, 2012

Foreign Investment in Indonesia – an Overview and How To

Foreign Investment Indonesia
Having a GDP size of nearly US$ 707 billion in 2010, Indonesia is the largest economy in Southeast Asia. Much less affected by the global financial crisis than its neighboring countries, Indonesia’s economy grew by 4.5% in 2009, 6.1% in 2010 and is expected to reach 6.4% this year, providing a case for Indonesia’s inclusion in the so-called BRIC economies. Future economic expansion is expected to include more inclusive growth as nominal per-capita GDP is expected to quadruple by 2020, according to a Standard Chartered report. 

A large part of our economic success is a result of prudent fiscal stewardship that focused on reducing the debt burden. Indonesia’s debt to GDP ratio has steadily declined from 83% in 2001 to 26% by the end of 2010; the lowest among ASEAN countries, aside from Singapore which has no government debt. (Source: bkpm.go.id) 

ESTABLISHING A FOREIGN INVESTMENT COMPANY 

Foreign investment (Penanaman Modal Asing or “PMA”) company in Indonesia is regulated mainly by Law No.25 of 2007 on Investment (“Law 25/07”) and subject to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Law 40/07”). Law 25/07 regulates mainly as follows :-
  1. Basic Policy of Investment; 
  2. Form of Corporation and Domicile; 
  3. Treatment to Investment; 
  4. Manpower; 
  5. Business Field; 
  6. Right, Obligation and Liability of Investor; 
  7. Investment Facility; 
  8. Company Legalisation and Licensing; 
  9. Coordination and Implementation of Investment Policy; 
  10. Dispute Settlement; and 
  11. Sanctions. 
Indonesian Investment Coordinating Board

In Indonesia, the government body that assigned to assist Indonesian Government in handling the foreign investment matters is called Indonesian Investment Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal or “BKPM”). The BKPM is the central authorized body receiving, reviewing and approving investment capital applications as well as monitoring approved projects. Law 25/07 also regulates “one door-integrated services” pursuant to licensing process. The one door-integrated services are any licensing or non-licensing activity delegated or authorised by any institutions or agencies possessing licensing or non-licensing authority, whose issuance process shall begin with application stage up to the document issuance stage conducted in BKPM.


Business Fields 

Law 25/07 stipulates that any business fields or types are open to foreign investment, except for those declared as being closed and open with certain conditions. The business fields which are strictly closed to foreign investment are production of weapons, ammunition, explosive equipment, and warfare equipment. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 36 Year 2010 regarding List of Business Fields Closed and Open with Conditions to Investment (the “Negative Investment List”) further regulated business fields which are 100% open for foreign capital ownership or closed or open with certain conditions. It is imperative for foreign investors to check the Negative Investment List for required conditions in the business fields for their investment plan. 

Law 40/07 clearly regulated that a company (Perseroan Terbatas or “PT”) must be established by minimum of two (2) shareholders and this provision is also mandatory for foreign investment company. 

Procedures 

The next step for foreign investors after aligning the business fields for their investment plan with Negative Investment List is to establish foreign investment company (the “PT PMA”). The steps and documents needed for PT PMA establishment are as follows :- 
  1. Check for PT PMA name availability; 
  2. Obtain BKPM Investment Registration approval; 
  3. Obtain Domicile Letter from sub-district (Kelurahan) where the PT PMA’s office will be located; 
  4. Execute PT PMA Deed of Establishment (the “DOE”) in notarial deed; 
  5. Obtain the Ministry of Laws and Human Rights approval (“MLHR Approval”). 
By virtue of Law 40/07, the legal entity status of PT PMA is deemed exist after MLHR Approval. 

The next step after obtaining legal entity status of the PT PMA is to open a PMA bank account in Indonesia under the name of PMA Company and obtain Tax Payer Registration Number (“NPWP”) from relevant tax office. 

After the PT PMA has been established, the PT PMA must proceed immediately to take the following post formation steps :- 

Corporate Housekeeping

After MLHR Approval, the PT PMA must take several corporate actions :-

A first meeting of Shareholders, Directors and Commissioners must be held. The General Meeting of Shareholders (“GMS”) should confirm the appointment of the members of the Board of Commissioners (“BOC”) and the Board of Directors (“BOD”). The GMS together with BOD and BOC than also ratify all actions taken in PT PMA’s name prior to MLHR Approval. Moreover, the Share Certificates, the Share Registry and the Special Register shall be prepared too.

Permanent Business License

The Initial Investment Approval serves as a temporary operating license until PT PMA reaches the stage of commercial production. At that time, PT PMA shall apply for an IUT (“Permanent Business License”) to BKPM.

Reporting

PT PMA also has the obligation to submit a report which is Capital Investment Activities Report (Laporan Kegiatan Penanaman Modal or “LKPM”) to BKPM. PT PMA that has not yet obtained a Permanent Business License (“IUT”) shall submit a Semi Annual Report of LKPM to BKPM. PT PMA that has obtained IUT must submit an Annual LKPM. This report is in the standard form of BKPM.

Employing People

PT PMA must apply for An Expatriate Manpower Utilization Plan (Rencana Penggunan Tenaga Kerja Asing or “RPTKA”) from the Department of Manpower (“DOM”) in order to employ expatriates. The RPTKA serves as basis for the expatriate to obtain their temporary stay permits (“KITAS”) and work permit (“IKTA”).

Importing Goods

PT PMA wishes to import capital goods/raw materials is required to have a Limited Importer License Number (Angka Pengenal Import Terbatas or “APIT”). The APIT is obtained through BKPM. Goods imported under an APIT are subject to a reduced withholding tax of 2.5% compared to the normal rate of 7.5%.

PT PMA may obtain favorable import duty reductions on imported production equipment, spare parts and raw materials that are not locally available. For the import duty reductions, PT PMA then must submit Master List application to BKPM or the Customs and Excise Office (in certain circumstances). After the Master List is approved, then PT PMA receives an import duty reduction on the item listed in the letter to a maximum 5% duty rate.


Note: You can find further update regarding foreign investment in Indonesia here.

by: tnrlawfirm

Wednesday, July 18, 2012

Pekerja Sekarang Dapat Meminta di PHK Dengan Syarat-Syarat Tertentu

Employment Law Indonesia
Pada hari Senin tanggal 16 bulan Juli 2012 Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengabulkan seluruhnya permohonan pengujian Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dengan Putusan Nomor 58/PUU-IX/2012.

MK memutuskan bahwa Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ‘Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu’.

MK berpendapat pembayaran upah tepat waktu merupakan hal yang sangat penting bagi buruh/pekerja Indonesia karena upah tersebut seringkali merupakan satu-satunya penghasilan yang dijadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sehari-hari dan oleh sebab itu hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi pekerja atas pembayaran upahnya. Oleh sebab itu apabila kepastian dalam pembayaran upah tidak dapat diwujudkan oleh pengusaha, dalam hal ini pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, maka pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 dan pekerja berhak menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) UU 13/2003.

Selain itu hak pekerja untuk mendapatkan PHK tidak terhalang oleh adanya tindakan pengusaha yang kembali membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan PHK oleh pekerja ke pengadilan, dengan ketentuan bahwa pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar upah dibayarkan secara tepat waktu namun tidak diindahkan oleh pengusaha. Hal itu untuk melindungi hak-hak pekerja untuk mendapatkan kepastian dan perlakuan hukum yang adil dan hak pekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Maka berdasarkan putusan MK tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

  • Pekerja berhak untuk mengajukan permohonan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) atau dengan kalimat lain yang meminta PHK adalah pekerja sendiri dan bukan dari pengusaha/perusahaan, apabila pengusaha/perusahaan tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih meskipun pengusaha/perusahaan membayar upah secara tepat waktu sesudah itu; dan 
  • Permohonan PHK dari pekerja tersebut adalah bukan merupakan pengunduran diri sehingga mempunyai implikasi hukum pengusaha/perusahaan berkewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang kompensasi yang besar dan jumlahnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan 
by: tnrlawfirm

Saturday, July 7, 2012

An Overview on Cabotage Law in Indonesia and Its Impact to Industries

Cabotage in Indonesia
Background

Indonesian industries must be prepared if Law Number 17 of 2008 on Shipping (the “LOS”) is fully enforced in Indonesian water territory. The LOS creates a significant impact to Indonesian industry especially oil, gas and telecommunication industry. One of the articles in the LOS regulates cabotage principle in Indonesian water. The cabotage principle is a principle which stipulated that only Indonesian flagged ships are permitted to operate in Indonesian water territory. Regulations pursuant to the LOS further provide that foreign share ownership in an Indonesian shipping company is limited to 49%.


The LOS has been broadly interpreted to include :-

  • vessels commercially engaged in domestic sea transportation of goods and persons; 
  • various types of vessels used to provide services including technical and repair services; and 
  • vessels used by companies for their own purposes supplementary to their core business. 
Cabotage Law impact on Oil, Gas and Telecommunication Industry.

The oil, gas, and telecommunication industry have been affected significantly due to lack of supply of vessels meeting the above conditions. In general, vessels that have been used to support oil, gas, and telecommunication industry providing offshore technical and repair services are non-Indonesian flagged ship, moreover in telecommunication industries there are no Indonesian flagged ships are able to be used to provide repair services for thousands kilometers of underwater telecommunication cables, whereas today the vessels been used are all foreign flagged ship and this fact also similar to deployment of underwater telecommunication cable work.

Due to the fact of heavy shortage of Indonesian flagged vessels able to provide underwater services and works especially in telecommunication industry, therefore the Indonesian Government via Ministry of Transportation Regulation No. 48 of 2011 provides permit and procedures to use foreign flagged vessels until 2013. The challenge for Indonesian industry is as of 1 January 2014 the Cabotage Law is fully implemented and enforced in Indonesian water territory.


by: tnrlawfirm

Apakah Perjanjian yang Tidak Menggunakan Meterai Tidak Sah?

Perjanjian di Indonesia
Syarat sah-nya suatu Perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah suatu hal yang sudah lazim dilihat dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam praktek kehidupan sehari-hari. Perjanjian ini dapat berbentuk perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian ketenaga kerjaan ataupun bentuk-bentuk perjanjian lainnya.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang sah atau tidak-nya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerleijk wetboek) dimana terdapat empat unsur yang merupakan satu kesatuan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :-

  1. Kesepakatan Para Pihak (Para Pihak harus sepakat, dan kesepakatan ini terlihat dari ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak); 
  2. Kapasitas Para Pihak (Pihak yang menandatangani perjanjian harus mampu dan memiliki kapasitas dalam hukum untuk menandatangangani perjanjian, orang yang dibawah umur atau dibawah pengampuan/orang gila/tidak bisa berpikir adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani suatu perjanjian. Contoh lain orang yang memiliki kapasitas untuk menandatangani perjanjian adalah seorang Direktur yang mewakili suatu Perseroan Terbatas/PT); 
  3. Hal Tertentu (Dalam perjanjian harus jelas hal-hal atau objek yang diperjanjikan, misalnya dalam suatu transaksi jual beli rumah, harus jelas deskripsi tentang rumah yang menjadi objek perjanjian tersebut); 
  4. Causa yang halal (Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memuat syarat dan ketentuan yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum, contoh perjanjian yang memuat causa tidak halal adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan maksud dan tujuan yang bertentangan dengan hukum, misalnya untuk membeli Narkotika). 
Apabila kita melihat dari syarat sah-nya suatu perjanjian tersebut diatas, dapat terlihat dengan TERANG dan JELAS bahwa METERAI bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, akan tetapi berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 1995 tentang Bea Meterai ("UUBM") sebagaimana diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, Pasal 1 yang berbunyi:

”Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk :

A. surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

B. akta-akta Notaris termasuk salinannya;

C. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;

D. surat yang memuat jumlah uang, yaitu :

  1. yang menyebutkan penerimaan uang; 
  2. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank; 
  3. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau 
  4. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; 
E. surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau

F. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu :

  1. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; 
  2. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.” 
maka meterai diperlukan apabila perjanjian tersebut ingin dipergunakan sebagai pembuktian atau alat bukti di pengadilan.

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana apabila ada pihak yang menandatangani suatu perjanjian tanpa adanya meterai dalam perjanjian, dan ingin menggunakan perjanjian tersebut di pengadilan? Jawaban untuk hal tersebut adalah cukup mudah, yaitu: Perjanjian dapat dimeteraikan kemudian di Kantor Pos Besar dengan membayar denda administrasi sebesar 200% harga meterai (Pasal 8 UUBM). Yang perlu diperhatikan adalah jangka waktu/daluarsa dari kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi adalah 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat, atau dengan kalimat lain bahwa perjanjian harus dipenuhi kewajiban bea meterai dan bea administrasi paling lambat 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat apabila ingin digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Kesimpulan :-

  1. Perjanjian yang memenuhi unsur sah-nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata TANPA meterai adalah tetap sah dan mengikat bagi para pihak; 
  2. Apabila Perjanjian tanpa meterai tersebut ingin dipergunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan harus di meterai kan kemudian di kantor pos besar dengan membayar denda administrasi sebesar 200% harga meterai; 
  3. Perjanjian yang ingin digunakan sebagai alat bukti di pengadilan wajib dimeteraikan; 
  4. Perjanjian yang baru dimeteraikan kemudian (saat penandatanganan belum ada meterai) tetap sah, mengikat dan dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan; dan
  5. Jangka waktu/daluarsa pemenuhan kewajiban bea meterai dan bea administrasi adalah 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat, sehingga pihak yang ingin memeteraikan kemudian suatu perjanjian tidak boleh lewat dari 5 tahun sejak tanggal perjanjian. 
by: tnrlawfirm

An Overview on Indonesian Company Law

Company Law Indonesia
Every company in Indonesia must duly establish in accordance with Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Company Law”) and other laws or regulations which regulates type of such companies, investment model and industries specialization.

Basically Company Law regulates as follows :- 
  • Establishment and its procedures; 
  • Capital and Shares; 
  • Work Plan, Annual Report and Use of Profits; 
  • Social and Environmental Responsibilities (Mandatory obligation for company having business activities in the field of and/or related to natural resources) 
  • General Meeting of Shareholders; 
  • Board of Directors and Board of Commissioners; 
  • Merger, Consolidation, Acquisition, and Corporate Split; 
  • Inspection of Company; and 
  • Dissolution, Liquidation, and Termination of Company's Status as Legal Entity. 
The Company Law is considered as an "umbrella" provisions for every company that runs its business in Indonesia along with other specific laws which regulates specific consideration.

In Indonesia there are two types of company, which are :-

Public Listed Company (Tbk) - Governs by Law Number 8 of 1995 on Capital Market; and
Private Company.

Public Listed Company means the company offers its securities (stock/shares, bonds/loans, etc.) for sale to the general public, typically through a stock exchange, on the other hand Private Company is on the contrary (do not offer its securities for sale to the general public). 

In relation with investment model there are two types of investment model for Indonesian company, which are :-

Foreign Direct Investment; and
Local Investment (both governs by Law Number 25 of 2007 on Investment).

In relation with company which capital owned by the State, such company also must comply with Law Number 19 of 2003 on State Owned Enterprise.

For specific company industry, there are many laws and regulation governs such company, such as :-
  • Banking Industry (Governs by Law Number 10 of 1998 on Bank);
  • Insurance Industry (Governs by Law Number 2 of 1992 on Insurance Industry);
  • Telecommunication Industry (Governs by Law Number 36 of 1999 on Telecommunication);
  • Mining Industry (Governs by Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining);
  • Plantation Industry (Governs by Law Number 18 of 2004 on Plantation);
  • Et cetera.
There are also other laws that regulates company in its relation with third party, such as : -
  • Transactional matters (Governs by Indonesian Civil Code, Mortgage Law, Fiduciary Law and Taxation Law);
  • Employment Law (Governs by Law Number 13 of 2003 on Manpower); 
  • Et cetera. 
In conclusions there is a broad spectrum of laws which regulates company running its business in Indonesia.

by: tnrlawfirm

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia - Perlindungan Bagi Masyarakat

consumer protection Indonesia
Perlindungan konsumen di Indonesia masih termasuk relatif baru, mengingat semenjak Indonesia belum merdeka sudah pasti setiap harinya terjadi transaksi-transaksi oleh dan antara pelaku usaha dan konsumen. Baru pada tahun 1999 badan legislatif akhirnya dapat memformulasikan hukum yang secara khusus melindungi Konsumen yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK").

Beberapa Pengertian dalam UUPK.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian diatas harus benar-benar diperhatikan agar dapat diketahui apakah dalam suatu transaksi telah terjadi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Suatu contoh yang nyata dari hubungan hukum pelaku usaha adalah jual beli rumah melalui developer. Dalam contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen adalah pihak yang membeli rumah dan pelaku usaha adalah pihak yang menjual rumah (developer)

Ketentuan-Ketentuan dalam UUPK

Di dalam UUPK sudah diatur ketentuan-ketentuan yang melindungi Konsumen dari praktek bisnis pelaku usaha yang merugikan konsumen. Dalam UUPK ini diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hal penyediaan atau perdagangan barang/jasa, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam hal menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan barang/jasa, tanggung jawab pelaku usaha dan sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar UUPK.

Sanksi Pidana

Sebelum berlakunya UUPK ini, hak-hak dari Konsumen memang tidak sepenuhnya terlindungi meskipun sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga secara umum mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan adanya UUPK, beberapa hal yang sebelum UUPK adalah murni hubungan keperdataan dapat juga menjadi suatu peristiwa tindak pidana. Contohnya adalah Pelaku Usaha yang tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi sebelum UUPK hubungan hukumnya adalah murni keperdataan/wanprestasi (tidak dapat dilaporkan ke polisi) akan tetapi dengan diberlakukannya UUPK ini, maka konsumen yang merasa Pelaku Usaha tidak menepati janjinya dan/atau prestasinya dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian untuk diproses secara Pidana. Perlu diperhatikan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

by: tnrlawfirm